Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

transformasiTahun 2010 merupakan titik awal dilaksanakannya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala aspek melakukan perubahan (reform) dimulai dari merubah pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan yang terakhir tentu untuk dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yaitu peningkatan kualitas layanan publik atau dikenal dengan nama 8 area perubahan. Masih ingat kala itu di tahun 2010, kita harus mulai belajar bekerja penuh dengan disiplin, bekerja yang terukur, bekerja yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Saya akan mengajak kepada teman-teman semua, mari mengenang perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2010 sampai dengan 2016 saat ini. Landasan …dasar…pondasi ditetapkan di tahun 2010, kami masih ingat ketika di hari pertama kami sama-sama menyatukan tekad dengan menyatakan satu motto yang sama yaitu harmoni dalam gerak dan langkah di setiap pidato dan sambutan, di setiap spanduk dan stiker pada pojok kantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu berarti kami semua sedang meyakinkan diri kita sendiri untuk serasi, selaras dan seimbang berpadu dalam mewujudkan cita-cita. Itu semua tidak akan tercapai kalau tidak melakukan gerak sebagai perubahan dari kondisi semula menuju kondisi yang berikutnya (perubahan yang lebih baik). Untuk mewujudkan gerak yang terarah maka diperlukan langkah sebagai pelaksanaan tindakan, maka dengan harmoni dalam gerak dan langkah sesungguhnya perubahan besar sedang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka turut mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Kembali masih di tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan transformasi di segala aspek dari perubahan logo pengayoman, perubahan seragam dinas, yel-yel reformasi birokrasi juga diperkenalkan sebagai spirit baru di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salam Pembaharuan …..! Siap Laksanakan!!!!! menggema di setiap hari mengawali aktivitas dan kegiatan hari itu. Akhirnya spirit baru dan terbarukan tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 2011 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang sebelumnya di tahun 2010 mendapatkan opini WTP-DPP. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mendapatkan predikat B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semula mendapat predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian di tahun 2012, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2012, Kementerian Hukum dan HAM melalui layanan Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia meraih peringkat ke 2 didalam Kompetisi Open Government Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Penganugerahan langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian berturut-turut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima Piagam Inovasi Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Piagam tersebut didapatkan dari Pendirian Perseroan Terbatas Secara Online yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU). Sebelumnya pada tahun 2014 Kemenkumham juga mendapatkan piagam serupa setelah mendaftarkan Pelayanan Fidusia Online yang juga ada di Ditjen AHU.

Kemudian di tahun 2015 dengan semangat terbarukan lagi dengan tata nilai “kami PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin mantap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prestasi yang terbaru dan membanggakan di tahun 2016 ini antara lain meraih tiga penghargaan dari delapan kategori yang disediakan Badan Kepegawain Negara (BKN). Penghargaan dari BKN ini, atau yang sering disebut dengan BKN Award, melibatkan seluruh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Indonesia. BKN Award untuk Kemenkumham diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bapak Yasonna H. Laoly. Ke tiga penghargaan yang diterima Kemenkumham yaitu: Peringkat I untuk kategori Implementasi Computer Assisted Test (CAT) dalam Manajemen Aparatus Sipil Negara (ASN); Peringkat III untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik; serta Peringkat IV untuk kategori Perencanaan Kepegawaian.

Itulah perubahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini dan telah banyak berimplikasi pada kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kami sebutkan di atas hanya beberapa yang kami sebutkan. Sesungguhnya bukanlah penghargaan yang utama dari sebuah transformasi tetapi yang terpenting adalah sebuah tatanan yang dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara menuju Indonesia menjadi bangsa kelas dunia sebagaimana yang selalu kita nyanyikan sama-sama dalam Mars Kementerian Hukum dan HAM ciptaan Ibu Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, M.Si.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28 Mei 2016 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: