Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2015 – 2019

CsK-Inilah Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 yang merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Renstra ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019. Berikut pokok-pokok Renstra yang terdiri dari 5 pasal dan 5 bab sebagai berikut:

1). Bab I berisikan PENDAHULUAN

2). Bab II berisikan VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini ada perubahan misi sebagai penjabaran dari visi. Visi dalam Renstra ini tidak mengalami perubahan. Sementara Misi yang sebelumnya “melindungi hak asasi manusia” berubah menjadi :

a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;

b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta

f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Perubahan berikutnya pada tata nilai yang sebelumnya disingkat KIRAP menjadi PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif. Profesional artinya Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Akuntabel artinya Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sinergi artinya Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas. Transparan artinya Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Inovatif artinya Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3). Bab III berisikan ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam bab ini ada 2 program prioritas dan 3 sasaran serta 16 arah kebijakan nasional. 16 arah kebijakan ini adalah :

  1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana
  2. Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana
  3. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak
  4. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat
  5. Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum
  6. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM
  7. Penanganan pengaduan HAM
  8. Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu
  9. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat
  10. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
  11. Meningkatkan pendidikan HAM
  12. Membangun Budaya Hukum
  13. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang tindak pidanakorupsi
  14. Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pemberantasan Korupsi
  15. Meningkatkan Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti Korupsi
  16. Meningkatkan Pencegahan Korupsi

Dari program prioritas, sasaran dan arah kebijakan nasional tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan 5 arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

  1. Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan
  2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Peningkatan Peran Kementerian dalam rangka Penegakan Hukum Strategi
  4. Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
  5. Peningkatan peran manajemen organisasi mulai tahap perencanaan pengendalian dan pengawasan

4). Bab IV berisikan TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5). Bab V PENUTUP

Demikian catatan kami untuk turut serta berbagi informasi semoga bermanfaat. Silahkan untuk download Permenkumham Nomor 7 Tahun 2015 disini http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/114 dan http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/115

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 6 Agustus 2015 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: