Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

Evaluasi dan Laporan Penerapan TNDE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014

A. Pendahuluan

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014, target capaian pada B12 tahun 2014 adalah tersusunnya hasil evaluasi dan laporan penerapan TNDE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 15 Desember 2014 Tim Pengelola TNDE yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan monitoring penggunaan TNDE melalui log accses account masing-masing satuan kerja dalam menggunakan aktivitas TNDE sepanjang periode 2 Januari s.d. 15 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK-03.TI.01.03 tanggal 25 Juni 2014 tentang Kebijakan TNDE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 TNDE Kemenkumham dengan domain http://tnde.kemenkumham.go.id akan beralih ke TNDE siMAYA di alamat http://simaya.layanan.go.id yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait dengan penggunaan TNDE siMAYA tersebut, Biro Umum Sekretariat Jenderal telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah baik yang diselenggarakan oleh Biro Umum maupun oleh masing-masing unit/satker.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari program aksi melalui penerapan TNDE di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan e-government atau penyelenggaraan kepemerintahan dibidang administrasi yang berbasis elektronik serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien, menata sistem manajemen dan proses kerja melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penerapan TNDE ini meliputi seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2013;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah.

B. Pelaksanaan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berikut ini kami sampaikan pelaksanaan program aksi penerapan TNDE sesuai dengan jadwal target capaian program aksi TNDE sebagai berikut:

1. B03

Sekretaris Jenderal membentuk Tim Pengelola TNDE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK-01.UM.01.01 Tahun 2014 tentang Tim Pengelola TNDE Sistem Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. B06 – B09

  • 2 April 2014

Sekretaris Jenderal membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-01.TI.01.01 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014.

  •  6 Mei 2014

Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2014 tim merumuskan dan menyusun kebijakan TNDE dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasil rumusan tim kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk penyelarasan.

  •  18 Juni 2014

Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mengundang tim untuk rapat penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri tersebut. Sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan maka rumusan Rancangan Peraturan Menteri tersebut diubah menjadi Surat Edaran yang berisikan Pedoman Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  •  25 Juni 2014

Sekretaris Jenderal menandatangani Surat Edaran Nomor SEK-03.TI.01.03 Tahun 2014 tentang Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  •  25 September s.d. 26 September 2014

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal tersebut, Biro Umum Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Sosialisasi dan pelatihan TNDE aplikasi baru yaitu http://simaya.layanan.go.id yang akan digunakan pada awal tahun 2015.

Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Sukajadi Bandung Jawa Barat pada tanggal 25 September s.d. 26 September 2014 dan diikuti oleh seluruh perwakilan pejabat ketatausahaan baik di unit eselon I maupun Kantor Wilayah.

Berikut ini dokumentasi kegiatan tersebut:

Pembukaan kegiatan Sosialisasi siMAYA pada tanggal 25 September 2014 di Graha Pengayoman oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bapak Y. Ambeg Paramarta

Pembukaan kegiatan Sosialisasi siMAYA pada tanggal 25 September 2014 di Graha Pengayoman oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bapak Y. Ambeg Paramarta

Penutupan kegiatan sosialisasi siMAYA pada tanggal 26 September 2014 oleh Kepala Biro Umum, Bapak Djoko Pudjirahardjo

Penutupan kegiatan sosialisasi siMAYA pada tanggal 26 September 2014 oleh Kepala Biro Umum, Bapak Djoko Pudjirahardjo

Narasumber kegiatan dari Kemenkominfo, Bapak Simanungkalit

Narasumber kegiatan dari Kemenkominfo, Bapak Simanungkalit

Peserta kegiatan dari seluruh perwakilan unit eselon I dan Kantor Wilayah

Peserta kegiatan dari seluruh perwakilan unit eselon I dan Kantor Wilayah

Kemudian secara terus menerus unit-unit eselon I maupun Kantor Wilayah menyelenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi TNDE siMAYA dengan mengundang narasumber dari Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha Kementerian. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan tersebut:

a. Pelatihan TNDE siMAYA Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan.

Pembukaan kegiatan oleh Sekretaris Ditjen PP, Bapak Suwandi

Pembukaan kegiatan oleh Sekretaris Ditjen PP, Bapak Suwandi

Pelatihan siMAYA

Pelatihan siMAYA

Para peserta pelatihan siMAYA

Para peserta pelatihan siMAYA

b. Pelatihan TNDE siMAYA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pelatihan siMAYA di Direktorat Jenderal pemasyarakatan diikuti oleh Pejabat Eselon II, III dan IV

Pelatihan siMAYA di Direktorat Jenderal pemasyarakatan diikuti oleh Pejabat Eselon II, III dan IV

c. Pelatihan TNDE siMAYA di Kanwil Kalimantan Barat

Penyerahan ID Card siMAYA untuk para Kepala UPT oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Bapak MJ. Baringbing

Penyerahan ID Card siMAYA untuk para Kepala UPT oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Bapak MJ. Baringbing

d. Pelatihan TNDE siMAYA Direktorat Jenderal Imigrasi

imigrasi

e. Pelatihan TNDE siMAYA BPSDM Hukum dan HAM

bpsdm

f. Pelatihan TNDE siMAYA Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

dki jakarta

3. B12

a. Berdasarkan aktivitas yang dapat dilihat melalui log accses admin pusat maka dapat disimpulkan seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah sampai dengan periode 15 Desember 2014 telah menggunakan aplikasi TNDE sebagai sarana komunikasi kedinasan.

Berikut Tabel aktivitas penggunaan TNDE Kantor Wilayah beserta UPTnya Periode bulan Januari 2014 s.d 15 Desember 2014.

tnde

b. Berdasarkan amatan yang dapat dilihat melalui admin pusat aplikasi TNDE siMAYA juga terlihat seluruh pengguna siMAYA baik dari mulai tingkatan pimpinan sampai dengan pejabat eselon V di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah aktif untuk dapat di akses oleh seluruh pemilik username

Sehingga diharapkan pada awal tahun 2015 seluruh pengguna siMAYA di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah siap dan dapat menggunakan siMAYA.

C. Kesimpulan

Bahwa target capaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 pada B03, B06 s.d. B09 dan B12 telah tercapai dengan tersusunnya Kebijakan Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam penggunaan TNDE serta telah aktifnya masing-masing pengguna TNDE sebagaimana terlihat pada laporan tersebut di atas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 8 Januari 2015 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: