Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

Kementerian Hukum dan HAM RI juara III kategori kepatuhan dalam pelaporan BMN

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Jakarta (CsK) – Bertempat di Gedung Serbaguna Dhanapala Kementerian Keuangan RI, pada hari Kamis kemarin tanggal 1 November 2012 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil meraih juara Ketiga dalam kategori Kepatuhan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2011. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bapak Dr. Bambang Rantam Sariwanto dari Menteri Keuangan RI Bapak Agus DW. Martowardjojo. Acara yang diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembaga tersebut dihadiri oleh seluruh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga. Acara yang dikemas dalam bentuk Refleksi dan Apresiasi Kinerja pengelolaan dan kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara pada Kementerian/lembaga Tahun 2011 ini diselenggarakan oleh DJKN Kementerian Keuangan RI.  Menteri Keuangan RI, Bapak Agus D. W. Martowardjojo selaku pengelola BMN memberikan penghargaan kepada Kemenkumham atas kinerjanya yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2011. Kemenkumham menerima penghargaan tersebut dalam kelompok kementerian/lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang lebih dari 100 satuan kerja. Menteri Keuangan dalam arahannya menyampaikan, dirinya sangat berterima kasih, dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemenang. “Para pemenang dalam acara ini merupakan negarawan yang berhasil berjuang mempertahankan dan merawat aset negara,” ujar Agus D.W. Martowardjojo.

Selanjutnya, Menteri Keuangan mengatakan para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama adalah motor penggerak negara untuk menjaga kekayaan/aset negara. “Mari kita berlomba-lomba menjaga aset negara. Menjaga hak negara harus kita lakukan. Beresin apa yang jadi tupoksi kita. Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance harus kita terapkan guna menjawab tuntutan masyarakat. Jangan sampai kita dicap tidak bisa bekerja dengan baik. Bila sudah demikian, akan sangat sulit bagi kita untuk merubah cap tersebut,” tandas beliau. Lebih lanjut Menteri keuangan menjelaskan kepada peserta dan tamu undangan, untuk menjaga aset negara, konsolidasikan visi profesional. “Kita harus jaga milik negara. Kalau punya aset jangan pernah lepasin, pegang dengan baik-baik. Kalau perlu, kita harus belajar hingga negeri Cina. Cina ketika krisis tidak mau menjual wilayahnya, akhirnya mereka menyewakan Hong Kong selama 99 tahun. Sekarang Hong Kong sudah kembali milik Cina dengan bandara dan segala fasilitas lainnya,”

Kemudian Menkeu menceritakan, reformasi keuangan ditandai dengan lahirnya tiga Undang-Undang (UU), yaitu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Sebelum 2004 belum ada yang urus, sekarang kita militan dalam mengurus kekayaan negara. Pada tahun 2004, untuk pertama kali pemerintah telah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, hal ini menjadi titik balik terkait pertanggung jawaban keuangan negara. Dari semenjak kita merdeka sampai tahun 2004, pemerintah belum punya laporan keuangan negara yang baik. Hanya melihat pemasukan dan pengeluaran. Tidak ada pencatatan aset negara dan penghitungan akuntabilitas yang baik,” jelas beliau.

Tahun 2005, lanjut Menkeu, baru ada laporan keuangan yang terdapat laporan aset dan liability-nya. “Saat itu kekayaan negara Indonesia cuma Rp 1100 triliun, pada tahun 2012 sudah Rp 3000 triliun, dan itu pasti karena Bapak/Ibu sekalian ngurusin laporan Barang Milik Negara. Ekuitas pada tahun 2005 minus (-) 100 triliun, pada tahun 2012 menjadi Rp 1076 triliun. Dan ini belum semua terlaporkan, masih banyak aset negara yang belum terlaporkan dengan benar,” terang Agus D.W. Martowardjojo.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Hadiyanto memberikan laporan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya. “Kegiatan ini dilakukan untuk memacu kementerian/lembaga untuk lebih baik lagi, sehingga laporan kekayaan negara nantinya menjadi lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan,” ungkap Hadiyanto.

Akhirnya, Selamat dan Sukses untuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ayo maju terus untuk Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 2 November 2012 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: