Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

SDM Aparatur sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi di Kemenkumham

Jakarta (CsK)-Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM atau yang lebih dikenal 8 area perubahan yang sebelumnya selalu disebut dengan istilah kepegawaian identik dengan urusan seperti pengangkatan, kepangkatan, penyelesaian mutasi, pemberhentian, dan pemensiunan, serta tata usaha kepegawaian atau hal-hal yang bersifat administratif lainnya. Penjabaran dari pilar Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Hukum dan HAM ini diwujudkan dalam beberapa indikator dari 42 indikator dan beberapa parameter dari 72 parameter yang telah ditetapkan seperti dimulainya transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen dan transparansi pola karier, mutasi dan promosi pada tahun 2011. Hal tersebut dapat dilihat seperti berikut ini :

  1. adanya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (Simpeg)
  2. adanya pola mutasi dan promosi yang jelas
  3. adanya system assessment center dan lain-lain

fit and propertest bagi pejabat yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi seperti dari eselon IIb ke IIa atau IIa ke Eselon I merupakan bagian dari upaya mewujudkan pola mutasi dan promosi atau rekrutmen jabatan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

Disamping itu, pengembangan SDM berbasis kompetensi yang merupakan tujuan pembinaan SDM di masa depan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung kearah tujuan tersebut yang pada tahun 2011 diwujudkan melalui pengintegrasian SIMPEG, pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat eselon III dan IV pada tahun 2011 serta peningkatan disiplin pegawai melalui pelaksanaan apel pagi bagi pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, pemotongan tunjangan kinerja bagi PNS yang melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Seluruh kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tata nilai (values) yang diterapkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Semoga bermanfaat! Jazakumullah Khoiron. Akhirnya mari kita simak Quote of the day dari IFEANYI ENOCH ONUOHA Penulis asal Nigeria, beliau menulis :

Tugas generasi muda untuk melawan ketidakdisiplinan dan korupsi karena mereka adalah pemimpin masa depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11 Oktober 2012 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: