Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

Rapat Kerja Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012

Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 23 sampai dengan 26 Mei 2012 menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Event nasional ini sendiri diselenggarakan di Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Cinere, Jakarta Selatan. Adapun tema yang diusung pada Rakernas tahun 2012 ini adalah Bekerja Untuk Berprestasi dengan sub tema Konsolidasi langkah-langkah strategis peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tema ini sangat relevan mengingat situasi dan kondisi saat ini, dimana setiap aparatur sipil negara dituntut untuk memberikan perannya masing-masing di dalam mengisi pembangunan nasional dalam rangka memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

Acara Rakernas ini di isi dengan pengarahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Wamenkumham, Para pejabat Eselon I dan narasumber dari BPK, dan LKPP. Pada tanggal 23 Mei 2012 Menteri Hukum dan HAM, Bapak Amir Syamsudin membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Kementerian Hukum dan HAM yang bertempat di Komplek BPSDM Kemenkumham, Gandul, Cinere Jakarta Selatan.

Rakernas ini diikuti oleh Seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi seluruh Indonesia. Dalam arahannya Menkumham mengatakan bahwa tema bukan sekedar simbol dan retorika. Diperlukan perjuangan untuk mewujudkan tema tersebut. Saudara-saudara harus bekerja maksimal, agar lebih sukses lagi di masa depan. Menkumham meminta Kemenkumham melakukan re-focusing kegiatan, dengan melakukan penetapan fokus prioritas yang diemban oleh Kemenkumham yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola, menciptakan iklim investasi dan iklim usaha, melaksanakan prioritas lainnya bidang politik, hukun dan keamanan, serta melaksanakan berbagai Instruksi Presiden.

Kemenkumham, lanjut Menkumham, harus berkomitmen melaksanakan secara sungguh-sungguh delapan area perubahan. Sedangkan terkait dengan penggunaan PNBP, Menkumham meminta agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan Peguyuban Purna Pengayoman. Haryono Suyono, selaku Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) mengatakan bahwa usia harapan hidup penduduk Indonesia saat ini di atas angka 65 tahun sehingga akan berada di usia lanjut untuk waktu yang lama.

Pada kesempatan ini menkumham juga melantik 19 orang anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Menteri juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat eselon I di lingkungan Kemenkumham

Tanggal 24 Mei 2012

Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 bertempat di Istana Wakil Presiden, Wakil Presiden RI Bapak Prof. Boediono memberikan arahan dan pembekalan bagi peserta Rakernas, dalam arahannya beliau meminta agar Kementerian Hukum dan HAM melakukan upaya pembenahan manajemen lembaga pemasyarakatan dengan bantuan konsultan independen.
“Saya telah minta saudara menteri untuk menunjuk konsultan independen untuk mempelajari manajemen Lembaga Pemasyarakatan di tanah air,”

Konsultan itu, lanjut Bapak Boediono, nantinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar manajemen lapas di Indonesia setara dengan lapas lain di dunia. Selain itu, Wakil Presiden juga meminta agar kemampuan interaksi dengan otoritas-otoritas luar negeri lebih ditingkatkan.

“Kementerian Hukum dan HAM saya minta untuk secepatnya meningkatkan kapasitasnya sebagai Central Authority. Mengingat akhir-akhir ini, dan di waktu mendatang, akan banyak kasus-kasus hukum yang memerlukan interaksi dan negosiasi dengan otoritas-otoritas lain di dunia,”

“Jangan sampai kita dirugikan karena kita tidak dapat memanfaatkan secara optimal ruang hukum yang tersedia bagi kita untuk menangani kasus-kasus hukum sebaik-baiknya bagi kepentingan negara,” kata Wakil Presiden

Peran pengawasan internal, katanya, mesti senantiasa dilakukan. Kemenkumham harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan reformasi birokrasi yang anti korupsi. Wakil Presiden juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang berisi langkah-langkah mendasar jangka menengah di bidang ini. Langkah-langkah itu dihimpun dan dibahas secara intensif dengan banyak pihak, termasuk lembaga-lembaga di luar pemerintahan, termasuk pula civil society.

Pesan beliau : “Kementerian Hukum dan HAM bersama instansi-instansi terkait lain wajib mengambil peran aktif dalam pelaksanaan strategi ini,”

Tanggal 25 Mei 2012

Tepat hampir satu tahun Masjid Khusnul Khotimah Kementerian Hukum dan HAM RI direnovasi yang diprakarsai oleh Bapak Patrialis Akbar dan Bapak Dr. Bambang Rantam Sariwanto (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI), maka pada hari ini Jumat, tanggal 25 Mei 2012 bertempat di Masjid Khusnul Khotimah Kementerian Hukum dan HAM diresmikan penggunaannya kembali oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Amir Syamsuddin yang disaksikan oleh seluruh Para Peserta Rakernas dan pegawai Kemenkumham.

Masjid yang dahulu dibangun pada zaman kepemimpinan Kementerian Kehakiman pada waktu itu oleh Bapak Pengayoman yaitu Almarhum Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Ismail Saleh kini berdiri megah khas arsitektur timur tengah dengan bangunan 2 lantai yang mampu menampung ribuan jamaah.

Jazaakumullah Khoiran Katsiro

Terus berinovasi, terus berkarya dan terus berperstasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 25 Mei 2012 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: