Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

Launching Whistleblower System oleh LKPP

Pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 Pukul 09.00 WIB bertempat di Hotel Le Grandeur Mangga Dua Jakarta kami berkesempatan mendampingi Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Drs. Tjipto Rahardjo, SH, M.Si dan Bapak Wisnu Nugroho Dewanto, SE (Kepala Bagian Pengadaan) dalam rangka menghadiri acara Launching Whistleblower System pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sbg salah satu uapaya pemerintah untuk pencegahan korupsi yang kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kepala LKPP Bapak Agus Rahardjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sistem tersebut dimulai hari ini dengan ditandai dengan beroperasinya website resmi untuk whistleblower system, yakni http://www.wbs.lkpp.go.id. Pengembangan whistleblower system pengadaaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Whistle blower bukanlah sesuatu yang baru melainkan sesuatu yang sudah lama ada. Whistleblower system merupakan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh para whistleblower untuk menginformasikan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Sistem ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan tentang adanya dugaan KKN dalam proses pengdaan barang dan jasa pemerintah,” Demikian yang disampaikan oleh Kepala LKPP dihadapan para peserta dari K/L/ yang menghadiri Launching tersebut.
Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut Agus, dari total kasus yang ditangani, 80 persen diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jumlah surat yang masuk ke LKPP pun sangat signifikan, Triwulan I 2011 ada 57 surat pengaduan, triwulan II 153, triwulan III 177 dan triwulan IV 197, sehingga total surat pengaduan ke LKPP selama 2011 mencapai 584 surat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi maupun akses informasi dan menginformasikan perbuatan yang di-indikasikan telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan.

“LKPP menjamin kerahasiaan whistleblower, karena whistleblower ini akan mendapatkan hak perlindungan berupa identitas yang dirahasiakan serta perlindungan atas hak-hak pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa yang dapat diinformasikan oleh whistleblower adalah pengadaaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memenuhi kriteria, berdampak luas, nilai pengadaaan diatas Rp10.000.000.000.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 25 Mei 2012 by .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: