Catatan Si Kaswo (CsK)

pergi karena tugas….pulang karena beras

implementasi reformasi birokrasi di bidang perlengkapan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ada 8 area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti tersebut di bawah ini.

8 Area Perubahan

  1. Organisasi : Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
  2. Tata Laksana : Mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance
  3. Peraturan Perundang-perundangan : Mewujudkan regulasi yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif
  4. Sumber Daya Manusia Aparatur : Mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
  5. Pengawasan : Mewujudkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  6. Akuntabilitas : Mewujudkan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
  7. Pelayanan Publik : Mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
  8. Pola Pikir dan Budaya : Mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi

Implementasi dari 8 Area Perubahan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlengkapan telah dilaksanakan antara lain :

1.Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
3.Menyusun Uraian Tugas
4.Membuat Lembar Penilaian Kinerja Individu

42 Indikator.

  1. Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan
  2. Tersusunnya Strategi Manajemen Perubahan
  3. Tersusunnya Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan
  4. Terbangunnya Komitmen, Partisipasi dan Perubahan perilaku yang diinginkan
  5. Terbangunnya persamaan persepsi, komitmen, konsistensi  serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi  pada seluruh tingkatan pegawai
  6. Adanya SOP tentang Penyusunan peraturan Perundang-undangan
  7. SOP mengakomodir 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan
  8. Pelaksanaan Legal drafting mengacu SOP diatas termasuk dukung routing slip
  9. Telah dilakukan pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi  tumpang tindih, disharmonis,  serta multi tafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti
  10. Arsip dan indeks peraturan bertambah tertib , lengkap dan informatif, dan telah tersampaikan ke pegawai dan stakeholder
  11. Struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
  12. Organisasi dengan ukuran yang tepat
  13. Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan dan diklat
  14. Koordinasi antar unit
  15. Terbangunnya proses manajemen pemerintah menggunakan TI
  16. Terlaksananya tusi K/L sesuai prosedur kerja
  17. Terbangunnya indikator kinerja kunci (IKU) yang selaras dengan penetapan strategi
  18. Pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan
  19. Transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen
  20. Transparansi pola karier, mutasi dan promosi
  21. Penerapan PP 53 Tahun 2010
  22. Indikator  kinerja individu terukur
  23. Data pegawai mutakhir dan akurat
  24. Standar kompetensi jabatan
  25. Peta profil kompetensi individu
  26. Sistem dan proses diklat pegawai berbasis kompetensi
  27. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Keuangan Negara K/L sesuai dengan aturan yang berlaku
  28. Terselenggaranya SPIP di K/L
  29. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan
  30. K/L telah memanfaatkan setiap output yang dihasilkan
  31. Meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini WTP oleh K/L
  32. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L meningkatkan status opini Laporan Keuangan
  33. Implementasi program Anti Korupsi di K/L
  34. Meningkatnya implementasi e-procurement barang/jasa
  35. Indikator kinerja utama yang terukur
  36. Sistem yang mendorong kinerja organisasi
  37. Peningkatan kualitas Laporan akuntabilitas
  38. Pelayanan publik murah terjangkau, cepat dan aman
  39. Unit pelayanan telah berstandar internasional
  40. Terimplementasinya metoda survey kepuasan pelanggan yang efektif
  41. Tersedianya sistem penanganan keluhan saran dan masukan.
  42. Citra Positif
Dari 42 Indikator ada 10 indikator yang dilaksanakan di bidang Perlengkapan yaitu :
  1. Terbangunnya Komitmen, Partisipasi dan Perubahan perilaku yang diinginkan
  2. Terbangunnya persamaan persepsi, komitmen, konsistensi  serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi  pada seluruh tingkatan pegawai
  3. Struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
  4. Indikator  kinerja individu terukur
  5. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Keuangan Negara K/L sesuai dengan aturan yang berlaku
  6. Meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini WTP oleh Kementerian
  7. Meningkatnya implementasi e-procurement barang/jasa
  8. Indikator kinerja utama yang terukur
  9. Sistem yang mendorong kinerja organisasi
  10. Peningkatan kualitas Laporan akuntabilitas

Dan pada akhirnya meningkatkan CITRA POSITIF organisasi.

76 Parameter

  1. Tim Pengelola Manajemen Perubahan telah dibentuk
  2. Tim Pengelola Manajemen perubahan (Tim RB) telah melaksanakan fungsinya
  3. Adanya role model sebagai agen perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan organisasi
  4. Tersedianya dokumen perencanaan manajemen perubahan jangka panjang, jangka menengah dan Rencana Kerja Tahunan
  5. Adanya penetapan quick wins sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi
  6. Tersusunnya Kode Etik / aturan perilaku pegawai
  7. Tersusunnya kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan s.d. pelaksanaan
  8. Adanya alat komunikasi yang efektif
  9. Perubahan perilaku pegawai  dalam melaksanakan tugas dan fungsi
  10. Ditindaklanjutinya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  11. Meningkatnya indeks persepsi terhadap partisipasi pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  12. Meningkatnya partisipasi pegawai dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi
  13. Adanya analisis risiko terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan
  14. Adanya komunikasi kepada seluruh staf terhadap area-area kritis yang resisten terhadap perubahan pada Peta Resiko
  15. Tingkat kepuasan pegawai dan stakeholder  terhadap hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  16. Adanya SOP tentang penyusunan atau pembentukan peraturan yang dikeluarkan internal
  17. 7 asas pembentukan peraturan (UU 10/2004) ; Kejelasan tujuan, Organ pembentuk tepat, Kesesuaian materi muatan, Dapat dilaksanakan, Dayaguna, Kejelasan rumusan, dan Keterbukaan, secara spesifik dan substansi metode langkah penerapan telah diakomodir SOP
  18. Hasil proses pembentukan/penyusunan peraturan (laporan/Routing Slip) menunjukan bukti penerapan SOP atau pedoman yang ada
  19. Hasil identifikasi/pemetaan peraturan yang bermasalah (jika telah dilakukan) diadministrasikan dengan tertib dan ada upaya percepatan penyelesaian tindak lanjutnya
  20. Peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal telah termutakhirkan lengkap, diklasifikasikan dan diadministrasikan dengan baik
  21. Peraturan perundang-undangan telah disampaikan kepada pegawai dan stakeholder secara memadai dan didukung mekanisme tindaklanjut pengaduan peraturan bermasalah.
  22. Evaluasi kelembagaan internal
  23. Evaluasi rencana kerja tahunan
  24. Adanya kajian pengembangan organisasi
  25. Implementasi hasil evaluasi dan hasil kajian
  26. Berfungsinya unit kerja kepegawaian, ada dan berfungsinya unit kerja kehumasan, ada dan berfungsinya unit kerja kepegawaian
  27. Perencanaan dan mekanisme koordinasi
  28. Implementasi TI terhadap standar
  29. Pemenuhan SOP terhadap uraian jabatan dan implementasinya harmonisasi SOP
  30. Keselarasan IKU dengan strategi
  31. Dokumen peta/uraian/peringkat/harga jabatan
  32. Instrumen implementasi kebijakan rekrutmen
  33. Rekrutmen pegawai sesuai ketentuan
  34. Pola karier, mutasi dan promosi transparan
  35. Sosialisasi dan penerapan PP 53/2010
  36. Kebijakan SKI
  37. Penerapan SKI
  38. Pengembangan Database
  39. Pemanfaatan database
  40. Dokumen standar
  41. Pemanfaatan standar kompetensi
  42. Assesment kompetensi
  43. Database profil kompetensi
  44. Kebijakan diklat berbasis kompetensi
  45. Sistem diklat yang baku
  46. Proses penyusunan anggaran pada K/L sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  47. Pengorganisasian pelaksanaan anggaran oleh K/L yang bersangkutan
  48. Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan
  49. Adanya Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga tentang  penyelenggaraan SPIP
  50. Hasil evaluasi SPIP bernilai baik
  51. Adanya kegiatan assurance (monitoring, evaluasi dan compliance audit dan consulting (sosialisasi, bimtek) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan
  52. Jumlah output yang dimanfaatkan
  53. Realisasi pendapatan dan belanja negara sesuai dengan target rencana kerja dan anggaran K/L
  54. Adanya peningkatan opini BPK atau tetap diperoleh opini WTP dan tindaklanjut hasil temuan
  55. Adanya kegiatan assurance (monitoring, evaluasi dan compliance audit) dan consulting (sosialisasi, bimtek) terhadap penyusunan laporan keuangan
  56. Terlaksananya program anti korupsi
  57. Terdapat kebijakan wistle blower yang dijalankan dengan transparan
  58. Semua tahapan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik
  59. IKU tercapai
  60. IKU evaluasi
  61. Sistem manajemen kinerja (SMK) terpadu
  62. Sistem Kinerja Individu mendukung SMK terpadu
  63. Kemudahan masyarakat mengakses informasi K/L
  64. Transparansi informasi penyelenggaran K/L
  65. Keandalan pelaporan akuntabilitas kinerja
  66. Kewajaran penyajian Laporan keuangan
  67. Standar pelayanan (SP) dan Quick Wins
  68. Sosialisasi SP
  69. Implementasi SP
  70. Kerjasama/kolaborasi pelayanan dengan pihak lain
  71. Evaluasi kinerja pelayanan
  72. Program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasional
  73. Diperolehnya sertifikasi berstandar internasional
  74. Angka indeks kepuasan
  75. Penanganan keluhan/saran/masukan
  76. Strategi kehumasan dapat meningkatkan imej organisasi
Dari 76 Parameter tersebut telah diimplementasikan oleh Biro Perlengkapan sebagai berikut :
  1. Adanya penetapan quick wins sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi = (e-procurement)
  2. Adanya SOP tentang penyusunan atau pembentukan peraturan yang dikeluarkan internal = (64 Standar Operasional Prosedur)
  3. Penerapan Sasaran Kerja Individu (SKI) = 62 SKI
  4. Adanya peningkatan opini BPK atau tetap diperoleh opini WTP dan tindaklanjut hasil temuan = Opini BPK terhadap LK Kemenkumham 2010 adalah WTP – DPP
  5. Adanya kegiatan assurance (monitoring, evaluasi dan compliance audit) dan consulting (sosialisasi, bimtek) terhadap penyusunan laporan keuangan
  6. Semua tahapan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik

Quote :

Mario Teguh :

 Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan. Dan yang Anda lakukan, menentukan yang Anda hasilkan. Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda, menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan Anda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 6 Maret 2012 by and tagged .

Pos-pos Terbaru

Kategori

%d blogger menyukai ini: