Penyusunan Kebijakan Akuntansi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Bogor (CsK) Bertempat di Hotel Permata Kota Bogor pada tanggal 1 Oktober 2012 Biro Perlengkapan, Biro Keuangan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan Kebijakan Akuntansi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hadir pada kesempatan tersebut para Kepala Bagian dari masing-masing unit utama yang menangani bidang Keuangan dan Perlengkapan dengan narasumber dari BPK-RI.

Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bapak Drs. Yusuf Hadi, MM dan arahan dari Kepala Biro Perlengkapan, Bapak Drs. Tjipto Rahardjo, SH, MM serta Kepala Biro Keuangan, Ibu Poppy Pudjiaswaty, SH, MH.

Sebagaimana disadari posisi opini atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM sudah mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun hal ini janganlah dianggap prestasi yang mudah untuk dipertahankan, karena masih ada pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diamanahkan untuk menyusun kebijakan akuntansi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan.

Sebagaimana diketahui pula bahwa laporan keuangan berisi informasi mengenai posisi neraca keuangan, realisasi anggaran dan catatan atas Laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.  Oleh karenanya informasi yang disajikan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan. Prinsip-prinsip tersebut tentunya sudah mengisyaratkan bahwa kita perlu segera menyusun kebijakan akuntansi agar perlakuan akuntansi secara seragam yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kebijakan akuntansi yang akan disusun diharapkan akan dapat menjadi pedoman bagi seluruh kantor/satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat bekerja, semoga bermanfaat. Jazakumulloh khoiron.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s